Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat melakukan langkah preventif menghadapi ancaman kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus-September 2026. Dalam agenda pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) yang digelar di Ruang Anglingdarmo pada 6 Mei 2026, Pemkab menegaskan komitmennya untuk menuntaskan masalah krisis air bersih di 72 desa terdampak tahun ini. Wakil Bupati Bojonegoro, Ibu Nurul Azizah, dalam arahannya menyoroti dampak serius situasi geopolitik global terhadap stabilitas domestik. Perang antara Amerika dan Iran telah memicu lonjakan harga impor BBM dari $70 menjadi $118 per barel. Kondisi ini memaksa pemerintah menambah subsidi besar-besaran, yang jika terus berlanjut, kekuatan APBN diprediksi hanya bertahan selama 7 bulan. Di tengah tekanan ekonomi tersebut, efisiensi APBD Bojonegoro kini diprioritaskan untuk penanganan kekeringan dan pengentasan kemiskinan. "Masalah air adalah masalah penting," tegasnya, mengingat penurunan jumlah desa terdampak kekeringan dari 93 desa pada 2024 menjadi 72 desa pada 2026 harus terus ditekan hingga tuntas.

Kepala Dinas PKP Cipta Karya, Satito Hadi, melaporkan bahwa dari 326 HIPPAM di Bojonegoro, sebanyak 72 pengelola dari 20 kecamatan diundang untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan mitigasi kekeringan. Strategi penanganan dibagi menjadi tiga tahap:

• Jangka Pendek (2026) : Penanganan darurat dan pemetaan sumber air di 73 desa.
• Jangka Menengah (2027) : Penguatan infrastruktur distribusi.
• Jangka Panjang (2029) : Pembangunan berkelanjutan untuk kemandirian air.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah kepala desa menyampaikan aspirasi terkait kondisi wilayahnya, yaitu :

-      * Desa Bakulan, Temayang : Kades Agus berharap 628 KK di dua dusun dapat segera teraliri sambungan PDAM pada 2026 karena filtrasi HIPPAM saat ini belum maksimal.

-       * Desa Nganti, Ngraho : Kades Maryadi mengusulkan pembangunan bendungan di Sungai Nganti setinggi 6-7 meter untuk mengatasi kekeringan tahunan. Selain itu, terdapat potensi sumber air di Desa Mojorejo (jarak 5 km) yang sudah mendapat izin dari kades setempat untuk dimanfaatkan.

-       * Desa Kalisumber, Tambakrejo : Warga meminta penyambungan langsung dari PDAM wilayah Purwosari mengingat bantuan HIPPAM tahun 2022 dan 2024 mengalami kekeringan total.

Menanggapi hal tersebut, Dirut PDAM menawarkan skema kerja sama di mana PDAM bertindak sebagai penyedia sumber air bersih, sementara pengelolaan operasional di tingkat desa tetap dilakukan oleh HIPPAM atau PAM Desa. Sinergi antara PDAM, Dinas PU Cipta Karya, dan Dinas SDA menjadi kunci agar target "Bojonegoro Bebas Kekeringan 2026" dapat terealisasi secara merata. Selain masalah air, Pemkab juga tetap fokus pada program prioritas lainnya seperti penuntasan banjir kota, pembangunan jalan lingkar selatan untuk pemerataan ekonomi, serta penanganan 7.529 rumah warga yang masih berlantai tanah.