Renstra 2019-2023 Dinas PKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.      Latar Belakang

               Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

                        Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKP Cipta Karya) Kabupaten Bojonegoro disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Renstra DPKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro merupakan dokumen perencanaan DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Renstra ini memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro  tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

            Penyusunan Renstra DPKP Cipta Karya 2018-2023 ini disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah,  juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan  yang  ditetapkan dalam Rencana  Pembangunan  Jangka     Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023, Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

        Berdasarkan hal-hal diatas, visi dan misi Bupati Bojonegoro dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro, sedangkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dijabarkan dalam Renstra-PD.  Gambar skema hubungan Renstra-PD dengan Renja-PD, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dapat dilihat pada gambar 1.1.

RENSTRA DPKP Cipta karya Kab. Bojonegoro

RPJMD Provinsi Jawa Timur

RPJMD Kab. Bojonegoro

           

RPJMN

 

 

 

 

RENJA DPKP Cipta karya Kab. Bojonegoro

      5 tahun                     5 tahun                        5 tahun                       5 tahun

RKP

RKPD Kab. Bojonegoro

RKPD Provinsi Jawa Timur

 

 

 

         1 tahun                     1 tahun                         1 tahun                       1 tahun

 

Gambar 1.1.  Hubungan antara RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten RENSTRA-PD, RKP, RKPD Provinsi, RKPD Kabupaten , dan RENJA-PD

    

 

 

 

1.2.      Landasan Hukum

               Renstra DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur  No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur  No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031;
  15. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.

 

1.3.      Maksud Dan Tujuan

1.3.1.         Maksud

          Rencana strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

 

  1. Sebagai acuan DPKP Cipta Karya  Kabupaten Bojonegoro dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menentukan prioritas program 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2018-2023) dan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja DPKP Cipta Karya tahunan;
  2. Memudahkan seluruh aparatur DPKP Cipta Karya serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program/kegiatan DPKP Cipta Karya selama lima tahun kedepan.

 

 

1.3.2.         Tujuan

            Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 lingkup DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;
  2. Sebagai acuan penyusunan rencana kerja (Renja) DPKP Cipta Karya tahunan dari tahun 2018 sampai tahun 2023;
  3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja dinas tahunan;
  4. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kurun waktu tahun 2018-2023.

 

 

1.4.      Sistematika Penulisan

Penyusunan dan penyajian Renstra DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

 

    BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penyajian.

 

 

 

    BAB II.   GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelasakan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, uraian tugas organisasi, tata kerja, sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja, serta kinerja pelayanan DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.

 

 

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PKP CIPTA KARYA KAB. BOJONEGORO

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD, serta penentuan isu-isu strategis pada DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.

 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro selama periode tahun 2018-2023.

 

BAB V.   STRATEGI  DAN ARAH KEBIJAKAN

                 Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

 

BAB VI.  RENCANA       PROGRAM      DAN      KEGIATAN      SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana kerja lima tahunan yang terdiri dari indikasi rencana program dan kegiatan yang disertai pendanaan sebagai instrumen penjabaran dan pelaksanaan strategi dan kebijakan DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro selama periode tahun 2018-2023.

 

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bojonegoro.

 

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini memuat Catatan penting dalam pelaksanaan, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

 

BAB II

 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PKP CIPTA KARYA KABUPATEN BOJONEGORO

 

 

2.1.      Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

 

2.1.1 Struktur Organisasi

 

DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  Kabupaten Bojonegoro.

KEPALA  DINAS DPKP CIPTA KARYA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

DPKP CIPTA KARYA

 

SUB BAG. PROGRAM DAN LAPORAN

DPKP CIPTA KARYA

 

SUB BAG.

KEUANGAN

SUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIANN CIPTA KARYA

 

BIDANG

TATA BANGUNAN

SEKSI

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIANBANGUNAN

SEKSI

REHABILITASI

SEKSI

PEMBANGUNAN GEDUNG

BIDANG

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

SEKSI

SANITASI DAN AIR LIMBAH

SEKSI

PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

SEKSI

AIR BERSIH

BIDANG

PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG

PERTAMANAN, PERMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM

SEKSI

PERTANAHAN

SEKSI

PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

SEKSI

PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN

SEKSI

PENERANGAN JALAN UMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

UPTD

 

 

Ket.:           = Garis Komando

                   = Garis Koordinasi

Gambar 2. Struktur Organisasi DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

 

 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKP Cipta Karya) Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur teknis yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

2.1.2. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Peraturan Bupati Bojonegoro Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  Kabupaten Bojonegoro.

  1. A.     Kepala Dinas
    1. Kepala DPKP Cipta KaryaKabupaten Bojonegoro bertanggungjawab kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
    2. Kepala DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas memimpin DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan  urusan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dan tugas pembantuan yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman.
    3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
    4. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
    5. Penyelengggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
    6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
    7. Pelaksanaan Pengembangan pembangunan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
    8. Pengawasan dan pengendalian tehnis Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
    9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

 

  1. B.   Sekretariat
    1. Sekertariat mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasi, Mengendalikan kegiatan  adminitrasi umum, Kepegawaian, Perlengkapan penyusunan program dan laporan serta keuangan.
    2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekertaris mempunyai fungsi:
    3. Pengelolaan dan pelayanan adminitrasi umum
    4. Pengelolaan adminitrasi kepegawaian;
    5. Pengelolaan adminitrasi  keuangan;
    6. Pengelolaan adminitrasi perlengkapan;
    7. Penegelolaan urusan rumah tangga;
    8. Pelaksanaan kordinasi penyusunan program,anggaran dan produk hukum daerah;
    9. Pelaksanaan kordiniasai penyelengaraan tugas tugasbidang;
    10. Pengelolaan kearsipan dinas;
    11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasai dan tatalaksana;
    12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya terkait dengan tugas dan fungsiya.

 

(1)     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

  1. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  2. Melaksanakan pengelolaan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
  3. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan informasi  dan perencanaan pegawai;
  5. Melaksanakan penyusunan adminitrasi serta evaluasi kepegawaian;
  6. Menyelengarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin; dan
  7. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh sekertariat terkait dengan tugas  dan fungsinya.

 

(2)     Sub bagian keuangan mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan perhimpunan dan pengelolaan bahan bahan untuk menyusun anggaran;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
  3. Melaksankan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasai anggaran pendapatan dan belanja;
  4. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
  5. Menyelengarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
  6. Mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
  7. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertariat yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

(3)       Sub Bagian Program Dan Laporan Mempunyai Tugas :

  1. Melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
  2. Melaksanakan tugas dan pengumpulan dan penyajian data statistik;
  3. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
  4. Menyiapkan bahan pengelolaan, inventaris, pengkajian, dan analisis laporan;
  5. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasaan;
  6. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
  7. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program pengendaliana pelaksanaan program dan kegiatan;
  8. Melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
  9. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;dan
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekertariat terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. C.  Bidang Tata Bangunan (Taba)
    1. Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengordinasikan dilingkup Bidang Tata Bangunan.
    2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:
      1. Perumusan kebijakan pengembangan dan penelitian mengenai  bangunan gedung di daerah sesuai  ketentuan yang ada sebagai bahan pengembangan;
      2. Pelaksanakan kordinasi penyediaan system data dan informasi penyelengaraan bangunan gedung di daerah sesuai ketentuan yang ada;
      3. Pelaksanaan kordinasi dan konsultasi dengan pemerintahan provinsi, satuan kerja perangkat daerah dan intansi/lembaga terkait dalam penyusunan dan pelaksankaan program penataan bangunan agar tercipta singkronasi dan keterpaduan;
      4. Penyelengarakan program penataan bangunan melalui kegiatan-kegiatan perencanaan, pengendalian, pembangunan, pemeliharaan rehabilitasi dan pegelolaan bangunan gedung dan rumah Negara sesuai ketentuan yang ada;
      5. Penyelengaraan evaluasi dalam penyusunan dan melaksanaan program dengan melakukan penyesuaian menurut perundang-undangan, ketersediaan anggaran dan perkembangan yang terjadi;
      6. Pengordinasian penyusunan dan pelaksanaan program sebagai pertanggungjawaban dan bahan informasi dan pengambilan kebijakan;dan
      7. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas perumahan,kawasan permukiman dan cipta karya terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

(1)     Seksi Pembangunan Gedung, mempunyai tugas:

  1. Melaksanakan survey pengkajian dalam rangka perencanaan dan pembanguna gedung serta rumah Negara;
  2. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyematan bangunan gedung  dan rumah negara;
  3. Menyiapkan dan mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan  gedung dan rumah Negara;
  4. Melaksanakan evaluasi harga bangunan gedung  dan rumah Negara;
  5. Melaksanakan monitoring dan bimbingan tekhnis terhadap bangunan gedung dan rumah Negara;
  6. Menyiapkan strategi pelaksanaan rencana program pembangunan gedung dan rumah Negara;
  7. Menyusun pedoman dan standart teknis pembangunan gedung dan rumah Negara;
  8. Melaksanakan evaluasi hasil pembangunan gedung dan rumah Negara;
  9. Melaksanakan monitoring dan bimbingan teknis terhadap bangunan gedung dan rumah Negara;
  10. Menyusun konsep pengembangan penelitian mengenai bangunan gedung di daerah sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai bahan pengembangan;dan
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang tata bangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)       Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

  1. Merencanakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi aset pemerintah;
  2. Melaksanakan uji layak fungsi bangunan sesuai standart yang telah di tetapkan agar berfungsi optimal;
  3. Menyiapkan strategi perencanaan rencana program pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan rumah negara;
  4. Menyusun pedoman dan standart tekhnis pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara;
  5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian program pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan rumah Negara;
  6. Melaksanakan inventaris dan evaluasi bangunan gedung dan rumah negara yang telah dibangun oleh pemerintah;
  7. Melaksankan monitoring dan bimbingan teknis terhadap bangunan gedung dan rumah negara;dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Tata Bangunan terkait tugas dan fungsinya.

 

(3)       Seksi Pemantauan dan Pengendalian Bangunan mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian tata bangunan;
  2. Melaksanakan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan, dan penghapusan bangunan gedung dan rumah negara melalui penomoran dan regristrasi baik yang memiliki izin  membangun maupun tidak;
  3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan serta konstruksi bangunan sesuai ketetapan dalam surat izin membangun;
  4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan letak bangunan terhadap garis sempadan, ruang parkir, dan keselamatan ruang bangunan;
  5. Melaksankan pengendalian terhadap bangunan liar atau bangunan yang tidak memiliki izin dengan dibantu instansi tekhnis terkait;
  6. Menyusun dan menyiapkan penyelesaian permasalahn tekhnis sehubungan diterbitkan izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan (sertifikat lain fungsi)
  7. Melaksankan evaluasi dan menyiapkan laporan hasil pengawasan perijinan dan konstruksi bangunan swasta  dan pemerintah;dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Tata Bangunan terkait tugas dan fungsinya.

 

  1. D.  Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
    1. mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dilingkup bidang Prasarana, Sarana dan Untilitas Umum.
    2. Dalam rangkamelaksankaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana Dan Untilitas umum mempunyai fungsi:
      1. Perumusan kebijakan teknis pemenuhan, pengelolaan  dan pengembangan kebutuhan air bersih di daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan;
      2. Perumusan kebijakan teknis pemenuhan, pengelolaan dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana sanitasi air limbah domestic di daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan;
      3. Perumusan kebijakan teknis pemeuhan, pengelolaan dan pengembangan kebutuahan sarana dan prasarana drainase, jalan lingkungan, trotoar dan bangunan perlengkapan di lingkup Ibu Kota Kecamatan/Perkotaan di wilayah Kabupaten sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan;
      4. Pelaksanaan verivikasi perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih, sarana prasarana sanitasi dan air limbah domestik, sarana dan prasarana drainase, jalan lingkungan, trotoar dan bangunan pelengkapnya sesuai ketentuan yang berlaku;
      5. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Daerah;
      6. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air sanitasi dan air limbah domestik di Daerah;
      7. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana drainase, jalan lingkungan, trotoar dan bangunan pelengkapnya dilingkup Ibu Kota Kecamatan/Perkotaan di Daerah;
      8. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiata pembangunan prasrana, sarana utilitas sesuai ketentuan;
      9. Pelaksanaan kordinasi terkait inventaris data prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah sesuai dibangun;
      10. Pelaksana kordinasi dan fasilitas penyelenggaraan bantuan teknis kepada Kecamatan, Pemerintah desa  serta kelompok masyarakat diwilayah sesuai petunjuk teknis dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem penyediaan sarana sanitasi, air limbah air bersih;
      11. Pelaksanaan verifikasi rekomendasi teknis sesuai ketentuan yang ada untuk bahan penyelengaraan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum;
      12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya terkait tugas dan fungsinya.

 

(1)       Seksi Sanitasi dan Air Limbah mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan, pengelolaan dan pengembangan  kebutuhan sarana dan prasarana sanitasi dan air limbah domestik di daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan;
  2. Melaksanakan verifikasi perencanaan teknis  untuk kegiatan pembangunan  sarrana dan prasarana sanitasi dan air limbah domestik sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan air limbah domestik di daerah;
  4. Melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap penyelengarakaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sanitsai dan air limbah domestik sesuai ketentuan;
  5. Menyiapkan bahan kordinasi terkait inventarisasi data sarana dan prasarana sanitasi dan air limbah domestik yang telah selesai di bangun;
  6. Menyiapkan bahan kordinasi dan fasilitas penyelenggaraan bantuan teknis kepada Kecamatan, Pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya sesuai petunjuk teknis dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem penyediaan sarana sanitasi air limbah domestik; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Untilitas umum terkait tugas dan fungsinya.

 

 

 

(2)       Seksi Air Bersih mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan, pengelolaan pemgembangan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih di daerah sesuain ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan ;
  2. Melaksanakan verifikasi perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih di daerah;
  4. Melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap penyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih sesuia ketentuan;
  5. Menyiapkan bahan kordinasi terkait inventarisasi data sarana dan prasarana air bersih yang telah dibangun;
  6. Menyiapkan bahan kordinasi dan fasilitas penyelenggarakan bantuan teknis kepada Kecamatan, Pemerintah desa serta kelompok masyarakat diwilayahnya sesuai petunjuk teknis dalam penyelenggarakan, pengembangan sistem penyediaan sarana air bersih;
  7. Melaksanakan verifikasi rekomendasi teknis sesuai ketentuan yang ada untuk bahan penyelenggarakan pengembangan saraana prasarana air bersih; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

(3)       Seksi Pengembangan Prasarana Dan Sarana Lingkungan mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan, pengelolaan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana drainase, jalan lingkungan, trotoar dan bangunan pelengkapnya dilingkup Ibu Kota Kecamata/Perkotaan di daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan;
  2. Melaksanakan verifikasi  perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana drainase, jalan lingkungan, trotoar dan bangunan pelengkapnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  3.  Melaksanakan kegiatan pembangunan  sarana dan prasarana drainase, jalan lingkungan, trotoar dan bangunan pelengkapnya dilingkup Ibu Kota Kecamatan/Perkotaan di daerah;
  4. Melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap penyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana drainase, lingkungn, trotoar dan bangunan pelengkapnya di lingkup Ibu Kota Kecamatan/Perkotaan di Daerah sesuai ketentuan;
  5. Menyiapkan bahan kordinasi terkait data inventarisasi data sarana dan prasarana drainase, jalan lingkungan, trotoar dan bangunan pelengkapnya yang telah selesai dibangun;
  6. Melaksanakaan verifikasi rekomendasi teknis sesuai ketentuan yang ada untuk bahan penyelenggarakan pengembangan sarana dan prasarana drainase, jalan lingkungan, trotoar dan bangunan pelengkapnya dilingkup Ibu Kota Kecamatan/Perkotaan diwilayah Kabupaten; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum terkait dengan tugas dan funggsinya.

 

  1. E.  Bidang Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PPKP)
    1. Bidang Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakaan mengkoordinasikan kegiatan dilingkup Bidang Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
    2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
      1. Menerbitkan rekomendasi siteplan atau rekomendasi lainnya yang terkait Perumahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
      2. Pembinaan dan verifikasi perencanaan teknis kegiatan pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
      3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas untuk rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rehabilitas rumah korban bencana serta penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten;
      4. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan peningkatan kualitas untuk rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rehabilitasi rumah korban bencana serta penyediaan rumah bagi warga masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten;
      5. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentinagan pembangunan; dan
      6. Pelaksanakan tugas lain lain yang diberikan oleh kepala dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya.

 

 

 

(1)       Seksi Pertanahan, mempunyai tugas:

  1. Menyusun metode pelayanan pengaduan pelanggaran batas tanah sesuai ketentuan yang ada;
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi lahan wilayah sesuai peraturan;
  3. Menyusun konsep kebijakan perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
  4. Melaksankan evaluasi pemanfaatan tanah tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang ada untuk perbaikan pemanfaatan;
  5. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
  6. Melaksankan sosialisasi tentang rencana letak penggunaan tanah untuk kepentinganp pembangunan
  7. Menyiapkan bahan perancangan dan perencanaan pencadangan atau penyediaan tanah untuk kepentingan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan,Kawasan Permukiman terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)       Seksi Perumahan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

  1. Merencanakan penyediaan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan standar pelayanan umum;
  2. Menyusun pelaksanaans kebijakan dan strategi pembugaran rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rehabilitas rumah korban bencana serta penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Menusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan pada aspek pemugaran rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rehabilitasi rumah korban bencana serta penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan yag berlaku;
  4. Merencanakan dan menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan kordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemugaran rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rehabiltasi rumah korban bencana serta penyediaan rumah bagi masyarakat yangterkena relokasi program pemerintah Kabupaten sesuai ketenuan yang berlaku;
  5. Merencanakan pelaksanaan pengawasan pengendalian terhadap pemugaran rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, rehabilitasi rumah Koran bencana serta  penyediaaan rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Menyusun dan menyediakan basis data bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah  dan rumah tidak layak huni;
  7. Menyusun dan menyiapkan konsep regulasi atau produk hukum  daerah tentang izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  8. Menyusun dan menyiapkan SOP pengajuan penertiban izin pembangunan dan pengembangan rumah;
  9. Menentukan dalam proses atau menolak penakan rumah sederhana, rumah menengah atau rumah pengajuan penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  10. Menentukan dan merekomendasikan IMB (ijin mendirikan bangunan) dengan mengkaji kesesuaian titik lokasi, fungsi peruntukan, luas bangunan, peta dan ketentuan lain yang ditetapkan;
  11. Merencanakan rumah sederhana, rumah menengah dan/ rumah mewah ;
  12. Merencanakan perencanaan rumah layak huni;
  13. Merencanakan pembangunan perumahan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan;
  14. Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiyaan pembanguna perumahan bersumber dari dana APBN ;
  15. Menyiapkan bahan kordinsai penyusunan rencana kawasan permukiman;
  16. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh);
  17. Merencanakan dan menyediakan cadangan tnah untuk kawasan permukiman;
  18. Melaksanakan pendataan dan penetapan lokasi permukiman kumuh;
  19. Merencanakan pemugaran,peremajaan atau pembangunan kembali kawasan permukiman;
  20. Melaksanakan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah kawasan permukiman kumuh;
  21. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya;
  22. Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan pengendalian kawasab permukiman pada wilayah kabupaten;
  23. Melaksanakan pengendalian kawasan permukiaman pada lingkungan hunian perkotaan;
  24. Merencankan pengawasaan penyediaan  Prsarana, Sarana dan utilitas Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
  25. Merencanakan dan pemetaan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung ; dan
  26. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai tugas dan fungsinya.

 

  1. F.   Bidang Pertamanan, Pemakaman Dan Penerangan Jalan Umum (P3JU)
    1. Bidang Pertamanan, Pemakaman Dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Pertamanan, Pemakaman Dana Penerangan Jalan Umu.
    2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan, Pemakaman Dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:
      1. Penyiapan strategi perencanaan rencana program pembangunan pertamanan, penataan manajemen pemakaman,penerang jalan umum dan pemantauan serta pengendaliannya;
      2. Penyusunan perencanaan pembangnan sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan umum;
      3. Pelaksanaan inventarisasi lahan pertamanan dan pemakaman umum;
      4. Pelaksanaan pembangunan pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan umum;
      5. Penyelenggarakan peningkatan perawatan dan pemeliharaan pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan umum;
      6. Pelaksanaan pengawasan dan pengemdalian teknis atas kegiatan urusan pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan umum;
      7. Pelaksanaan monitoring dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan pertamanan, pemakaman dan pembukaan lahan untuk pemakaman umum serta penerangan jalan umum;
      8. Pelaksanaan konstruksi dan arahan pemeliharaan pertamanan dan kuburan serta uraian jalan umum, dan
      9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

(1)       Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan strategi perencanaan program dan penataan pertamanan, pemeliharaan pertamanan  dan mangemen pemakaman umum;
  2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan,peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman;
  3. Melaksanakan kebersihan pertamanan dan pemakaman umum;
  4. Melaksankan pembangunan/pengadaan lampu-lampu, monument, tugu peringatan, hutan buatan dan sarana prasarana pertamanan dan pemakaman;
  5. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman;
  6. Menyelenggarakan kegiatan penghijauan kota dan usaha-usaha penghijauan kota dan Ibu Kota Kecamatan serta memberikan pertimbangan pemotongan – pemotongan penghijauan Kota dan Ibu Kota Kecamatan;
  7. Melaksanakan pengembangan dan pengaturan keindahan penghijauan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) dan Ibu Kota Kecamatan;
  8. Melaksanakan iventarisasi penghijauan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) dan Ibu Kota Kecamatan;
  9. Menyiapkan bahan perencanaan penghijauan dan keteduhan kota, jalur hijau, taman Kota dan Ibu Kota Kecamatan,  taman lingkungan dan zona penyangga kawasan hijau;
  10. Memberikan rekomendasi atas permohonan pemakaian tanah dan penyelenggaraan adminitrasi serta pelayanan untuk tempat pemakaman dan pembinaan penertiban bangunan lahan pemakaman sesuai peruntukanya;
  11. Melaksanakan pembinaan usaha – usaha pertamanan yang dilakukan oleh masyarakat guna menciptakan keindahan dan kelestarian lingkungan hidup;
  12. Melaksanakan iventarisasi lahan pertamanan dan pemakaman umum;
  13. Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konsruksi serta prasarana dan sarana pertamanan;
  14. Menyusun pedoman tekhnis pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan pemakaman;
  15. Melaksanakan monitoring dan bimbingan teknis pada terhadap pelaksanaan pembukaan lahan untuk pemakaman umum;dan
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum terkait tugas dan fungsinya.

 

(2) Seksi Informasi Jalan Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan lampu penerangan jalan umum;
  2. Menyusun data untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi dan operasional pemeliharaan penerangan jalan;
  3. Menyiapkan bahan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan lampu penerangan jalan umum;
  4. Melaksanakan pengadaan/ pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
  5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalia kegiatan operasional, pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan serta pengamanan fungsi penerangan jalan;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman, Dan Penerangan Jalan umum terkait tugas dan fungsinya.

 

 

G.  UPT Dinas   

(1)     UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

(2)     UPT Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekertaris;

(3)     UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan,  Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas– tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

 

H. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang  keahliannya;

(2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku.

         Di Dinas PKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro belum ada personil yang mengisi jabatan fungsional.

 

 

2.2.     Sumber Daya DPKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro

 

2.2.1. Kepegawaian

 

DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro didukung oleh tenaga yang berjumlah 145 orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dengan rincian:

  1. Status Pegawai Negeri Sipil sejumlah 90 Orang dengan latar belakang Pendidikan   :

a)     Lulusan SD          :   12 Orang

b)    Lulusan SLTP     :   3 Orang

c)     Lulusan SLTA     :   43 Orang

d)    Lulusan D.III       :    1 Orang

e)     Lulusan  S-1        :    24 Orang

f)     Lulusan  S-2        :    7 Orang

  1. Status  Non PNS / tenaga kontrak sebanyak :  95 orang.

 

 

2.2.2.     Sarana dan Prasarana

            Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPKP Cipta Karya diantaranya sebagai berikut:

1)    Gedung Kantor yang terletak di jalan Lettu Suyitno No.39B Bojonegoro

2)    Peralatan Perkantoran :

Tidak.

Nama barang

Jumlah

1

Meja kerja

 110 Buah

2

Kursi Futura

 108 Buah

3

Kursi Putar

76 Buah

4

Kursi Lipat

56 Buah

5

Kursi Kayu

18 Buah

6

Kursi Tamu

1   Set

7

Brand Kas

1    Buah

8

Lemari Kaca

20   Buah

9

Lemari Kayu

18 Buah

10

Meja komputer

11 Buah

11

Komputer CPU

12 Buah

12

Monitor

-

13

Printer

12   Buah

14

Filling Kabinet

18   Buah

15

Papan pengumuman

2    Buah

16

Wireless

1    Buah

17

Kamera Digital

2    Buah

18

 

Mesin Fascimile

0    Buah

19

Multi Media Proyektor

2    Buah

20

Mesin Tik

0    Buah

21

Laptop

15   Buah

22

A/C

37 Unit

 

3). Alat dan kendaraan

No.

Nama barang

Jumlah

1

Mobil PickUP

8   Buah

2

Mobil Sky Walker

 3   Buah

3

Sepeda Motor

21  Buah

4

Kendaraan roda 3

3   Buah

5

Kendaraan dinas kepala dinas

0   Buah

6

Kendaraan dinas Roda 4

1   Buah

7

Mobil Operasional

 14  Buah

8

Truck crane

 0  Buah

 

 

2.3. Kinerja Pelayanan DPKP Cipta Karya

Pencapaian Kinerja DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

 

 

2.4    Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKP Cipta Karya

Tantangan yang paling utama dari Dinas PKP Cipta Karya adalah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada:

-          Tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi dengan target pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua;

-          Tujuan 11 yaitu kota dan permukiman berkelanjutan dengan target pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dapat diidentifikasi baik dari lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, maupun dari lingkungan eksternal yang terdiri dari kesempatan dan ancaman organisasi yang dapat dianalisis dengan analisis SWOT (Strenghts/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/kesempatan, and Threats/ancaman) sebagai berikut:

  1. Lingkungan Internal

1)    Faktor kekuatan DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

(a)   Tersedianya sumber daya manusia dan penguasaan teknologi yang cukup memadai;

(b)  Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang menunjang pelaksanaan operasional kegiatan;

(c)   Tersedianya kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;

(d)  Terbentuknya mekanisme kerja sesuai dengan keahlian, tugas pokok, dan fungsi.

2)    Faktor kelemahan DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

(a)   Masih rendahnya pengetahuan tentang perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh pegawai;

(b)  Kurangnya data base mengenai kondisi terkini dari masing-masing sarana dan prasarana atau bangunan yang akan dibangun.

(c)   Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antar bidang serta UPTD pada DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;

(d)  Usulan pembangunan dari masyarakat sebagian masih belum memakai skala prioritas dan kurang perencanaan jangka panjang.

(e)   Masih rendahnya pengetahuan sebagian pegawai tentang perkembangan informasi dan teknologi khususnya pegawai yang sudah mendekati usia pensiun.

  1. Lingkungan Eksternal

1)    Faktor kesempatan DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

(a)   Adanya dukungan dari legislatif (DPRD) Kabupaten Bojonegoro;

(b)  Adanya kebijakan dan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pembangunan bidang infrastruktur;

(c)   Dukungan dan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa dalam mengontrol proses pembangunan.

2)    Faktor ancaman DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

(a)   Kurang profesionalnya mitra kerja dalam melaksanakan pekerjaan;

(b)  Konflik kepentingan dalam pemanfaatan hasil pembangunan;

(c)   Kualitas hasil pekerjaan dari mitra kerja yang belum optimal;

(d)  Kurang optimalnya pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat;

(e)   Masih lemahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi (KISS)  antar perangkat daerah.

Dalam rangka meningkatkan peran DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023, serta berpedoman kepada Permendagri No. 86 Tahun 2016, dengan memperhatikan  faktor- faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan serta faktor- faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi dinas.

 

2.4.1.  Faktor Pendorong

1)   Struktur organisasi DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;

2)   Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme;

3)   Tersedianya   sarana   dan  prasarana   kerja   yaitu   gedung   kantor,   sarana transportasi, peralatan kantor;

4)   Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya;

5)   Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;

6)   Semakin  kritis  dan  proaktifnya  masyarakat  terhadap  tuntutan  pembangunan daerah;

7)   Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan untuk meningkatkan  kualitas sumber daya manusia;

8)   Perkembangan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  sangat  menunjang  di dalam penyusunan produk-produk perencanaan.

 

2.4.2  Faktor Penghambat

1)   Belum optimalnya peran dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya;

3)   Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki;

4)   Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh DPKP Cipta Karya;

5)   Masih  adanya  pemahaman  yang  terbatas  dari  sebagian  pihak  atas  proses perencaaan pembangunan;

6)   Kondisi tanah yang labil menyebabkan umur bangunan tidak bertahan lama;

7)   Kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan masih kurang;

8)   Lokasi Kota Bojonegoro yang berada di lembah Bengawan Solo memerlukan perhatian khusus untuk menangani genangan air hujan khususnya wilayah dalam kota.

Dengan melihat faktor-faktor di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, adalah:

1)    Optimalisasi  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  lingkungan DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan penambahan personil baru yang dibutuhkan;

2)  Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional;

3)    Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik;

4)   Tersedianya  basis  data  yang  baik  untuk  setiap  bidang  pekerjaan;

5) Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat, serta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini.

 

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PKP CIPTA KARYA KABUPATEN BOJONEGORO

 

3.1.      Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat  Daerah

Permasalahan di Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada table 3.1.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait DPKP Cipta Karya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

  1. Program Lingkungan Sehat perumahan;
  2. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong;
  3. Program Pembangunan gedung;
  4. Program Rehabilitasi gedung;
  5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga;
  6. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
  7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
  8. Program Pembangunan gedung;
  9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
  10. Program Pengembangan Perumahan;
  11. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
  12. Program Penataan Lingkungan;
  13. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
  14. Program pengelolaan areal pemakaman;
  15. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

 

                                 Sedangkan untuk tahun 2020 sampai tahun 2023, 25 program priorotas dan rutin yang ada di tahun 2019 dipadatkan dan dikompilasi sehingga menjadi hanya 6 program yang terdiri dari 4 program prioritas dan 2 program pelayanan rutin, 6 program tersebut antara lain;

  1. Program tata bangunan;
  2. Program prasarana, sarana dan utilitas umum;
  3. Program pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
  4. Program pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum;
  5. Program pelayanan umum DPKP Cipta Karya;
  6. Program pelayanan UPT DPKP Cipta Karya.

 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

                 Tugas dan fungsi (Tusi) Dinas PKP Cipta Karya diantaranya adalah membangun infrastruktur di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta keciptakaryaan, hal ini sangat mendukung misi Bupati Bojonegoro tahun 2018-2023 yaitu misi ke 7.

 

VISI

                 Visi Bupati Bojonegoro tahun 2018-2023 adalah:

 

“ Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”

 

MISI

                 Sedangkan misi Bupati Bojonegoro tahun 2018-2023 adalah:

  1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal;
  2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab;
  3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
  4. Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa;
  5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
  6. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
  7. Mewujudkan pembangunan insfrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.

 

Faktor penghambat tercapainya tusi diatas adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas PKP Cipta Karya, sedangkan faktor pendorongnya adalah motivasi, inovasi, dan kreatifitas yang sangat tinggi dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas PKP Cipta Karya. Telaahan visi misi dan program kepala daerah dapat dilihat pada tabel 3.2.

 

 

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur

3.3.1.      Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat   (PUPR)

 

VISI

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.

 

 

MISI

  1. Mewujudkan penataan   ruang sebagai  acuan matra  spasial  dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan  umum dan  permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
  2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara  efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan berkelanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
  3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan   jaringan   jalan   yang   andal, terpadu dan berkelanjutan.
  4. Meningkatkan kualitas  lingkungan pemukiman yang  layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
  5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan  konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
  6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan : IPTEK,  norma, standar,  pedoman, manual dan/atau criteria pendukung infrastruktur bidang PU dan permukiman.
  7. Menyelenggarakan  dukungan  manajemen  fungsional  dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
  8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PUPR dengan   meningkatkan  kualitas  dan pengawasan profesional.

Pernyataan visi dan misi Kementerian PUPR memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra DPKP Cipta Karya, yaitu:

  1. Penyediaan,  pemeliharaan  dan  pengembangan  sarana  dan  prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian.
  2. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi SPM.
  3. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan.

 

 

3.3.2.    Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi  Jawa Timur

 

VISI:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS"

 

 

MISI:

  1. Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
  2. Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak.

 

Berdasarkan visi dan misi  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, maka DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

  1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni.
  2. Mendorong  masyarakat  untuk  mampu  memenuhi  kebutuhan  perumahan  yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan.
  3. Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan.

Telaahan Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan Program OPD dapat dilihat pada tabel 3.3.

 

 

3.4.  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Telaahan RTRW dapat dilihat pada tabel 3.4.1.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati 

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umu kabupaten yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.  Kajian/implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel 3.4.2.

 

 

3.5       Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu isu strategis bagi DPKP Cipta Karya diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPKP Cipta Karya di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

  1. Bencana alam banjir dan tanah longsor masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan konstruksi maupun pemeliharaan jalan lingkungan.
  2. Fungsi saluran drainase yang kurang maksimal, menyebabkan masih adanya genangan air di beberapa ruas jalan dalam kota.
  3. Kondisi tanah di Kabupaten Bojonegoro yang labil memerlukan perhatian khusus agar fisik bangunan bisa bertahan lama.

Penentuan isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.5. Dari tabel 3.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi isu strategis di Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro adalah permasalah permukiman layak huni yang terdiri dari rumah layak huni dengan ketersediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi dasar yang layak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

 

4.1.      Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 4.

 

4.1.1.     Tujuan DPKP Cipta Karya

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro menetapkan tujuan.

 

Tujuan DPKP Cipta Karya adalah:

 

“Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar perumahan, kawasan permukiman, dan bangunan gedung”

 

 

4.1.2.     Sasaran DPKP Cipta Karya

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) dari sebuah program yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai tujuan dari program tersebut diatas diperlukan penetapan sasaran dari kegiatan yang terukur dan realistis. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menetapkan sasaran dari kegiatan pembangunan antara lain adalah permasalahan mendesak yang harus segera diatasi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sasaran dari kegiatan pembangunan mengacu pada Renstra DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro yang pada hakekatnya mendukung keberhasilan visi misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sasaran dari kegiatan pembangunan yang ingin dicapai oleh DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai seperti pada tabel T-C.25. Dari tujuan diatas sasaran  DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro antara lain:

  1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni;
  2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan permukiman; dan
  3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur bangunan.

 

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 

5.1.  Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah DPKP Cipta Karya

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman,  pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro maka ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan.

 

5.1.1. Sasaran Meningkatnya rumah layak huni

                         Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya rumah layak huni yaitu untuk strateginya adalah dengan meningkatkan jumlah rumah layak huni, sedangkan arah kebijakannya adalah Membangun rumah tidak layak huni (RTLH).        

 

5.1.2.  Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan permukiman

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran ini yaitu:

-     Strategi 1 adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih. Sedangkan arah kebijakan 1 adalah membangun sarana dan prasarana air bersih khususnya di perdesaan; dan

-     Strategi 2 adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan sanitasi. Sedangkan arah kebijakan 2 adalah membangun sarana dan prasarana sanitasi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

-     Strategi 3 adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana air limbah. Sedangkan arah kebijakan 3 adalah membangun sarana dan prasarana air limbah.

-     Strategi 4 adalah meningkatkan kualitas drainase khususnya di daerah rawan bencana banjir. Sedangkan arah kebijakan 4 adalah membangun drainase khususnya di daerah rawan bencana banjir;

-     Strategi 5 adalah meningkatkan kualitas trotoar khususnya di jalan yang banyak pejalan kaki. Sedangkan arah kebijakan 5 adalah membangun trotoar khususnya di jalan yang banyak pejalan kaki;

-     Strategi 6 adalah meningkatkan kualitas jalan lingkungan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan 6 adalah membangun jalan lingkungan perkotaan;

-     Strategi 7 adalah meningkatkan jumlah jalan yang memiliki penerangan jalan umum (PJU). Sedangkan arah kebijakan 7 adalah membangun PJU; dan

-     Strategi 8 adalah meningkatkan RTH. Sedangkan arah kebijakan 8 adalah membangun RTH menjadi taman yang indah dan ramah anak.

 

 

 

5.1.3.  Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur bangunan gedung

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran ini yaitu:

-     Strategi 1 adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur gedung aparatur. Sedangkan arah kebijakan 1 adalah Membangun dan merehab infrastruktur gedung aparatur; dan

-     Strategi 2 adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur gedung publik. Sedangkan arah kebijakan 2 adalah Membangun dan merehab infrastruktur gedung public.

 

 

 

5.2.Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah DPKP Cipta Karya

Perumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Tanggapan Anda?
Sangat Puas
0 %
Puas
0 %
Cukup Puas
0 %
Tidak Puas
0 %